Kasus HAM Berat Belum Tersentuh Rezim Jokowi-Jk

Posted on


Komisi Nasional Hak Azasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak serius dalam menangani permasalah kasus pelanggaran HAM berat. Terbukti, hingga saat ini berkas yang sudah diserahkan kepada Jaksa Agung di awal 2002 lalu belum ada pergerakan berarti dari Pemerintah.

“Belum ada pergerakan sama sekali, dan kategori nya berat yakni kasus HAM berat, dan ini termasuk lapor merah bagi pemerintahan Jokowi-JK” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Dirinya menilai, langkah konkret dari Jaksa Agung untuk menindaklanjutinya ke tahap penyidikan dan penuntutan tidak serius ditangani sebagaimana diamanatkan di UU nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

“Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat adalah bentuk dari pengingkaran atas keadilan dari  kasus  peristiwa 1965/1966, peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, peristiwa Talangsari tahun 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan peristiwa Wasior Wamena 2000-2003,”terangnya.

Tak hanya sampai kasus diatas, dia melihat, kasus lainya yang baru-baru ini ikut diserahkan terdapat tiga berkas pelanggaran HAM berat dari Aceh, yakni kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA, dan kasus Rumah Gedong.

“Berkasnya sudah kita serahkan tahun lalu (2017) dan tahun 2018 ini. Sehingga, Komnas HAM pun memberikan nilai nol kepada Pemerintah karena belum ada penyelesaian dari rentetan kasus-kasus tersebut,”ujarnya.

Konflik Sumber Daya Alam (SDA)

Selain kasus HAM berat meninggalannya nyawa seseorang, Lembaga Negara Independent ini pun ikut menyoroti kasus lainya yang dianggap belum tersentuh pemerintah. Diantara kasus yang sudah dikirimkan kepada Jaksa Agung belum lama ini diantaranya penanganan konflik Sumber Daya Alam.

“Kasus perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Ada juga pengaduan masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur,”tegas Ahmad.

Untuk penanganan isu penyelesaian konflik agraria, Komnas HAM memberikan sedikit nilai tinggi yakni diangka 40 atas kasus ini. Hal ini sebutnya, sebagai penghargaan atas upaya pemerintah mengembangkan program reforma agraria dan diaturnya Perpres Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria. Namun Komnas HAM menyayangkan tak diaturnya pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria dalam perpres tersebut. [pdc]



Source link

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *